Akreditasi yang diterapkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko medical eror yakni dengan cara ditetapkan standar-standar yang harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh petugas tanpa kecuali. Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas juga dikenal istilah client centered care. Disini keamanan dan kepuasan pasien menjadi titik berat dalam setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksaanaan, monitoring dan evaluasi. Semua kegiatan perencanaan yang dilakukan di puskesmas harus berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk monitoring dan evaluasinya juga harus menjamin keselamatan pasien dan ditekankan untuk selalu menjaga kerahasiaan pasien. Disini pasien/masyarakat benar-benar diposisikan sebagai raja.

Kini puskesmas memang dituntut untuk berbenah dan terus berproses menuju ke arah pelayanan yang lebih baik dan bermutu. Akreditasi yang dipersyaratkan diharapkan tak hanya berhenti pada persyaratan dokumen yang lengkap namun penerapan siklus PDCA harus dijalankan dengan benar. 

Namun sayangnya, potret di lapangan masih ada yang menganggap bahwa Proses akreditasi hanyalah sebatas pada perkara lomba dokumen dan hanya berlangsung sesaat pada waktu penilaian. Padahal bukan itu esensinya, peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah output utama yang harus diwujudkan. Akreditasi puskesmas juga bukan hanya proses sekali jadi, namun wajib untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat Permenkes No.75 tahun 2014 tentang puskesmas disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Lalu apa yang terjadi jika puskesmas tidak terakreditasi? Ibarat sebuah revolusi maka jika ada institusi faskes tingkat pertama yang tidak bisa mengikuti tuntunan perubahan maka ia akan tertinggal. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk bisa melakukan Mou dengan BPJS. Perlu diketahui bahwa sistem kapitasi yang diterapkan oleh BPJS dapat memberikan keuntungan bagi faskes tingkat pertama yang bekerjasama. Besaran kapitasi yang diterima oleh puskesmas adalah antara Rp.3000,- s.d Rp. 6000,- per peserta. Nilainya memang bervariasi tergantung pada kriteria puskesmas.

Sebagai contoh apabila puskesmas X yang bisa memenuhi semua kriteria sehingga mendapatkan kapitasi sebesar Rp. 6000,-/ peserta, memiliki jumlah peserta BPJS sebanyak 10.000 orang misalnya maka besaran kapitasi yang diterima per bulan adalah Rp. 6000,- x 10.000 orang = Rp. 60.000.000,-. Jika ingin menghitung pendapatan kapitasi selama setahun, tinggal dikalikan 12 saja yaitu sebesar Rp.720.000.000,-. Dana kapitasi yang diperoleh ini digunakan untuk operasional puskesmas dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. Jika pelayanan puskesmas X semakin baik, kemungkinan jumlah peserta yang memilih PPK I di puskesmas tersebut juga akan semakin bertambah banyak sehingga jumlah kapitasi yang diterima puskesmas juga akan meningkat. Sebaliknya jika pelayanannya buruk maka kemungkinan juga akan banyak peserta yang memilih untuk pindah faskes tingkat pertama ke tempat lain sehingga jumlah kapitasi yang diterima akan menurun.

Masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas dan bebas dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jika ada puskesmas yang tidak mau berubah, maka bersiaplah untuk merugi. Apalagi jika puskesmas sudah menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sejatinya akreditasi juga akan lebih memudahkan puskesmas dalam menjalankan pelayanan kesehatan karena sudah ada aturan hukum, pedoman, indikator, serta SOP yang jelas yang bisa dijadikan panduan dalam bekerja sehingga tenaga kesehatan juga akan lebih terlindungi dari resiko tuntutan malpraktik. Konsep akreditasi bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan tak hanya ditujukan bagi penerima pelayanan, namun termasuk pemberi pelayanan.

Akreditasi yang kini menjadi tren di institusi faskes tingkat pertama merupakan tren yang sangat positif. Ini merupakan secercah harapan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat asalkan benar-benar ditujukan untuk memperbaiki sistem pelayanan. Apabila sistem dapat berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti di tahun 2019 dimana total coverage peserta BPJS sudah mencapai target 100 persen, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dapat mengakses pelayanan fasilitas kesehatan yang bermutu tinggi secara gratis di puskesmas. Tak hanya memperoleh kesembuhan namun juga kenyamanan serta jaminan keamanan pelayanan.

Jangan biarkan kotak saran yang disediakan kososng tanpa isi karena kepedulian kita penting dalam untuk perbaikan pelayanan

Sekali lagi penulis tekankan, bahwa hal ini bisa terwujud tentu dengan syarat bahwa proses akreditasi tidak hanya berhenti pada tataran dokumen saja namun sistem juga harus berjalan dengan benar. Disinilah kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan serta dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar telah dijalankan dengan baik. Sehingga jika kita ingin puskesmas yang ada di wilayah tempat tinggal kita semakin maju jangan malas untuk berkunjung ke puskesmas. Jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan pemerintah dengan cara aktif memberikan kritik, saran dan masukan melalui sarana yang disediakan oleh puskesmas seperti kotak saran, sms center, email dan lain sebagainya karena aspirasi kita merupakan salah satu hal utama yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan pelayanan di puskesmas dalam rangka menuju puskesmas dengan rating bintang lima.

Sumber Referensi :

1. Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas